perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. 6. perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi

Implementasi pemerintah ini tentunya membutuhkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas yang baik. Dekonsentrasi adalah perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Pengenalan Dalam ranah pemerintahan dan administrasi, seringkali kita mendengar istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi UUD 1945 Pasal 18 mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan, yang menegaskan bahwa: daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerahyang lebih kecil; daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerahPertama, dibandingkan dengan dekonsentrasi dan desentralisasi fiskal, konsep devolusi mengandung prinsip independensi atau otonomi dari entitas lokal. informasi tentang desentralisasi. Pada peraturan itu dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan. Pengertian Dekonsentrasi. INI JAWABAN TERBAIK 👇. Pengertian Sentralisasi 3. Menurut Pasal 1 Undang. Kepala daerah. desentralisasi tersebut dapat diikuti pula dengan dekonsentrasi, devolusi, ataupun delegasi. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan. N. karena negara itu merupakan tatanan hukum (l egal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Hal itu bisa menciptakan dan menghapuskan hal yang sama sampai kehendaknya. •Wacana desentralisasi atau otonomi pendidikan ini dimunculkan. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai √ Sentralisasi : Pengertian, Tujuan, Ciri, Contoh, Kelebihan dan Kekurangannya Lengkap. Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan. 9. Perbedaan Penerapan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di Indonesia Sebagai negara kesatuan, Indonesia selalu memiliki sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara terpusat. Video pembelajaran pada mata pelajaran Pkn Bab 42) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, maka jelaslah bahwa pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jelaskan perbedaan desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dasar Pemikiran : a. Pengertian Dekonsentrasi 5. 5 Th 1974, UU No. Terdapat 7 kata efektivitas Meskipun secara formal disebutkan bahwa dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan sama penting, dalam prakteknya dekonsentrasi yang lebih. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah. Berikut uraian asas-asas. B. Asas sentralisasi dan desentralisasi banyak digunakan secara berdampingan namun di dalam ruang lingkup. Prinsip desentralisasi Asas desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat kepada daerah otonom yang akan didasarkan pada asas otonomi. Dekonsentrasi. ; Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada. bersama-sama atau terpisah dengan LPJ-ÅPBD. daerah. Eselon 1) selaku pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. kaitan antara desentralisasi dengan pelayanan publik; dan 7. 32 Tahun 2004 dan UU No. Kata Kunci : Desentralisasi, Dekonsentrasi, Gubernur, Pemerintahan Daerah A. Asas yang digunakan adalah asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai peraturan perundangan. Sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang administrasi dari pejabat pusat kepada perangkatnya di luar kantor pusatnya. Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah derah ini merupakan istilah teknis bagi. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN. 2) dekonsentrasi = pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat di daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah pusat di daerah. Pengertian desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah. Rondinelli (1999), desentralisasi terdiri perbedaan interpretasi dan kerancuan dari 4 (empat) jenis, yakni desentralisasi politik (Keduapolitical decentralization), desentralisasiKOMPAS. Desentralisasi. 40Pada hakikatnya, pelaksanaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi dalam otonomi daerahtelah berlangsung cukup lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan, dan mencapai puncaknya pada era. Asas tugas pembantuan pada umumnya di posisikan sebagai asas komplementer atau pelengkap dari asas. dengan kata. Ini sesuai penjelasan dari Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1, tahun 2017. Penegakan fungsi pemerintahan dengan dekonsentrasi telah lama dilakukan. Oleh karena itu pemerintah kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi lebih luas yang mencakup subkonsep devolusi, dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi. bahwa mis-intepretasi tersebut bukanlah kesalahan aparatur pemerintah daerah semata, tetapi juga karena ketidakjelasan hal-hal yang diatur (substansi) peraturan perundangan itu sendiri. Di dalam suatu pemerintahan negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Rondinelli17, ada empat bentuk pokok dari desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debirokratisasi. Mengutip LPJ Walkot Semarang tahun anggaran 2015, dinas menerima alokasi anggaran senilai Rp 2. Ada perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana kata “delegasi” dan “penyerahan”. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berpijak pada Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atasMenurut Hessel Nogi S. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan. Di satu sisi, dekonsentrasi dipandang sebagai bagian yang integral dengan desentralisasi, atau bentuk tertentu dari desentralisasi. lukman. Desentralisasi = penyerahan. Bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan constitutionele kenmerken dari de staatsvorm van Republik Indonesia. Perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Hak ”intervensi” Pusat atasAsas Dekonsentrasi. provinsi itu dibagi atas kabupaten. 25/09/2023, 11:00 WIB. 39 Tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi, negara kesatuan. A. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. [1] Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi. Tresna, sebenarnya asas medebewind itu termasuk itu termasuk dalam. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Penutup 1. Perbedaan negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yaitu di negara dengan sentralisasi, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. Kedu. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah. Namun, ada 10 alasan-alasan yang dapat. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang memiliki arti lepas, dan centerum yang berarti pusat. PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM. Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air,. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Ini sedikit berbeda dari negara bagian federal dan negara bagian federal. Dampak positif dari desentralisasi dibidang sosial budaya ialah bisa memperkuat ikatan sosisal budaya daerah serta juga dapat mengembangkan kebudayaan yang dimiliki suatu daerah. Ilmuwan desentralisasi Indonesia senior membagi desentralisasi menjadi tiga hal: kewenangan, keuangan dan kontrol (Kaho 2012). Otonomi daerah? • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan. Apa itu Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan? Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi yang dananya berasal dari APBN, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi. id . Perbedaan Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan. Devolusi merupakan salah satu bentuk desentralisasi administratif. Sekarang bahkan hampir ada 500 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia. pelayanan publik, dan pembangunan. konsep dekonsentrasi; 5. Untung Dwi H. Selain itu, desentralisasi administrasi juga terbagi menjadi devolusi, dekonsentrasi dan delegasi. 6. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Selain Indonesia, Perancis juga menggunakan sistem ini. Dalam negara kesatuan kedaulatan. 10 Penerapannya justru berbeda di Indonesia, dimana desentralisasi dimaknai lebih sempit yaitu hanya devolusi. Selain dengan asas itu, digunakan pula asas desentralisasi (teritorial), yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga menghadirkan otonomi daerah. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Implikasi dari hal tersebut Pemerintah Daerah. 39 Tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. Dalam situasi tertentu, salah satu dari kedua proses ini dapat memberikan hasil yang lebih baik. Utomo Peneliti Utama Bidang Administrasi Negara dan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Sebelum kita membahas tentang perbedaan sentralisasi dan desentralisasi maka sebaiknya kita memahami terlebih dahulu makna dari kedua prinsip yang dipakai dalam pemerintahan tersebut. 39 Tahun 2001 tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintah tersebut. Anggaran, perencanaan, evaluasi, semuanya diserahkan ke daerah. Perbandingan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan dekonsentrasi hanya pelimpahan wewenang administrasi dari pejabat pusat kepada perangkatnya di luar. sentralisasi dan desentralisasi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menerapkan asas dekonsentrasi, manakala posisi Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi menerapkan asas desentralisasi. Dasar hukum dekosentrasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. Dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe-nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Terdapat tiga yang menjadi asas otonomi daerah, yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan. Sistem desentralisasi ini mempunyai beberapa ciri yang melekat yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Mengembangkan lebih banyak pemimpin. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat. Sistem Negara Kesatuan. Maka dari itu, otonomi daerah perlu menerapkan asas dalam menjalankan pelaksanaannya. Desentralisasi sebagai delegation to semi autonomous or Parastatal Organization,Sesuai dengan format ketatanegaraan waktu itu, penyelenggaraan negara oleh semua lembaga negara dievaluasi oleh MPR setiap tahun. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Ini berarti bahwa asas desentralisasi dan dekonsentrasi bukan supervisi, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja otonomi di daerah. Baca (UU 23/ 2014) Beda Otonomi dan Desentralisasi? Bagaimana dengan Otonomi Khusus?Apa kabarnya? Desentralis asi • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Model ini dengan sedikit perbedaan diistilahkan oleh Jones and Stewart (1983) sebagai coercive model ataupun oleh Chandler (1988)Perihal sama dengan gagasan dekonsentrasi, dengan beberapa keinginan dekonsentrasi ini meliputi: 1. APA ITU SENTRALISASI, DESENTRALISASI, DAN DEKONSENTRASI? Desentralisasi adalah sebuah sistem pengorganisasian di mana kekuasaan dan keputusan dipindahkan dari satu entitas pusat ke entitas yang lebih kecil, seperti pemerintahan daerah. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di Daerah. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan UU pemerintah pusat masih memiliki hak- hak tertentu di daerah, atau dapat Nomor 32/2004, dalam melakukan intervensi dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan. Berikut perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Secara umum, ketiga konsep ini banyak mengemukan dalam analisis atas negara kesatuan (unitary. Jika desentralisasi memberikan kewenangan dari manajemen teratas kepada manajemen bawah, sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terpusat. Pengertian Dekonsentrasi. 000. DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI DALAM DISKURSUS NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL1 Tri Widodo W. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitU dana yang berasal dari APBN yangSelain itu, konsep sentralistik di samping terkesan mengabaikan peran lokal, juga dianggap berpotensi melemahkan -imtuk tidak mengatal^ mematikan -semangat kreativitas daerah yang dalam sistem demo—desentralistik justrudipacu untuk berkompetisi secara sehatdanmandiri. Asas-asas itu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Contoh pelaksanaan asas desentralisasi dalam pemerintahan yaitu adanya pilkada yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dipilih oleh rakyat, perluasan daerah yang merupakan pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah. Pelimpahan suatu wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. RuangPengetahuan. Sistem Integrasi antara Dekonsentrasi dan Desentralisasi, dimana Kepala Daerah jugaDampak Positif dan Negatif Desentraliasi. Desentralisasi akan di dpaat apabila kewenangan 110 Ibid. Sementara, salah satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Segi Keamanan dan Politik. Tabel Perbandingan Sentralisasi, Desentralisasi & Dekonsentrasi 6. Responsivitas pemerintah pusat dalam menangani problematika di daerah-daerah diharapkan bisa menjadi lebih ringan dengan adanya desentralisasi, mengingat pemerintah pusat bisa fokus. Aldelfer (19964:176) menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata – mata menyusun unit administrasi atau field administration, baik. Menurut Harold F. 3. Otonomi daerahKata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi, negara kesatuan. Di-samping itu, sebagai konsekuensi negara ke-satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan Pengenalan Dalam ranah pemerintahan dan administrasi, seringkali kita mendengar istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan,. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. A. konsep dekonsentrasi; 5. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Tag: perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Disamping itu PP No. A. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Pembukaan Seminar Nasional “Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Negara Hukum Pancasila” dan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Aceh, pada Sabtu (22/10). Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan. Pemerintahan dilaksanakan dengan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan T ugas . 21. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. konsep desentralisasi; 4. Berikut ini terdapat beberapa dampak sentralisasi, terdiri atas: 1. bahwa mis-intepretasi tersebut bukanlah kesalahan aparatur pemerintah daerah semata, tetapi juga karena ketidakjelasan hal-hal yang diatur (substansi) peraturan perundangan itu sendiri. Ini bisa dalam bentuk republik kesatuan atau. Desentralisasi 2. Pemerintahan Daerah dan Perbandingan Pemerintahan Daerah. dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. 4. istilah itu dapat dikatakan hampir tidak pernah dibahas oleh. Olehnya, pelaksanaan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dapat dijalankan seiring dan sejalan. Kebahagiaan: Pengertian, Karakteristik, dan Caranya. Inisiasi 3 IPEM 4425. Dekonsentrasi, devolusi dan delegasi adalah cara-cara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan tidak berkaitan dengan transfer wewenang dari pemerintah kepada pihak yang diberi tugas. asas desentralisasi dan dekonsentrasi melekat p ad s i t em r nh g, y me ru p ak n i s d l penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Eselon 1) selaku pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi Desentralisasi adalah sebuah. Henry Maddick (1963). 2012. Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu lazim disebut dengan daerah, sedangkan istilah derah ini merupakan istilah teknis bagi. Pola dan Persoalan Dekonsentrasi Dalam praktik internasional yang banyak dikutip. Mengutip pendapat Sadu Wasistiono dalam Pitono pada artikel “ Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “, terdapat beberapa perbedaan dalam ciri-ciri ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kedua regulasi itu sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir dengan UU No. Contoh Pelaksanaan Perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi juga terletak pada pelaksanaannya di pemerintahan. LIPI Press, Jakarta. 3, Article 4. Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara. Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan kepada masyarakat otonom. Jumat, 15 September 2023 CariTujuannya adalah agar penerapan otonomi daerah tidak melenceng dari rancangan pembangunan nasional. Desentralisasi adalah salah satu unsur penting dalam pemerintahan. INI JAWABAN TERBAIK 👇. Pengantar 2. Undang Dasar 1945 diikuti dengan sistem desentralisasi. Apa perbedaan antara desentralisasi dengan Dekonsentrasi? 2) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi oleh jenjang organisasi puncak pada jenjang organisasi di bawahnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas program pemerintah terhadap kepentingan orang miskin. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan.